Ade Jaro Berharap KBB Jadi Kado Akhir Masa Jabatan SBY

BOGOR - Perjalanan pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KBB) telah mengalami dinamika pasang surut. Tarik menarik kepentingan politik tidak dapat dipungkiri turut mewarnai rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut.

Menurut tokoh masyarakat Bogor Barat yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, perjalanan pembahasan pemekaran KBB telah melewati proses yang panjang, dan sekarang Presiden SBY sudah menyetujui RUU hasil inisiatif DPR-RI tentang pembentukan 65 Kabupaten.

"Pada prinsifnya Presiden setuju DOB KBB, dan sekarang prosesnya sudah masuk ke Mendagri,  kemudian jawaban akan dikirim kembali ke DPR-RI Komisi II, nanti akan dilakukan penyelarasan dengan Balegda, mudah-mudahan masuk didalam persidangan awal tahun ini, untuk segera didorong di Banmus dan seterusnya Banmus mengagendakan untuk dipansuskan pembuatan UU Daerah Otonomi Baru." ujar pria yang akrab disapa Ade Jaro ini, di Cibinong, Sabtu (18/1).

Di 2014 ini, kata Ade, saya yakin UU DOB Bogor Barat bisa dilahirkan, asal ada kerja sama semua pihak baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk panitia KBB dan partisipasi media yang bisa mengingatkan semua pihak. "Seyogyanya sebelum Pilpres sudah lahir, dan itu akan menjadi sebuah kado kenang-kenangan torehan tinta emas dari Pak SBY kepada warga Bogor Barat, kita harapkan ini menjadi prioritas beliau, karena ini akhir masa jabatan beliau yang akan kembali menjadi masyarakat, dan tentunya Pak SBY bukan menjadi masyarakat biasa, beliau akan menjadi sesepuh bagi masyarakat Kabupaten Bogor dan menjadi panutan secara pribadi dan secara tokoh di Kabupaten Bogor, itu yang harus disampaikan orang-orang yang mampu berkomunikasi secara pribadi maupun secara kedinasan kepada Pak SBY," harap Ade.

Dikatakan Ade, terbantuknya DOB KBB ini memang tidak terlepas dari kepentingan politik, namun lebih dari itu terbentuknya KBB ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang sudah mendesak.

Terkait soal tata ruang dan pola ruang wilayah adalah tugas pemerintah daerah yang harus kita bahas dengan ahlinya, tugas kita bukan hanya mengantar KBB pada pilkada tapi juga bagaimana memikirkan KBB kedepan, "daerah induk harus mewariskan yang terbaik pada masyarakat, jangan sampai DOB justru menyengsarakan masyarakat tapi justru harus mampu menjawab kepentingan-kepentingan masyarakat. karena itu perlu pembenahan seperti infrastruktur yang tentunya harus membuka infrastruktur baru," tegas Ade.

Proses KBB ini sudah cukup lama, karena itu kata Ade, sebagai wakil masyarakat juga sebagai pimpinan DPRD sangat berharap pada Bupati di akhir DOB KBB ini bisa memprioritaskan, "bagaimana pun kita butuh tokoh pak Rachmat Yasin untuk mengawal terbentuknya KBB ini," pungkasnya. (Zak)